Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Hutan, Rekomendasi IUPJLWA, dan Rekomendasi PBPH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB

Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan yang dituangkan dalam peta dasar dengan skala minimal 1:100.000.

Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang diusulkan termasuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani.

Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang diusulkan.

Pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta dari instansi/dinas terkait lainnya apabila dibutuhkan.